Oleh : Wahyu

Jakarta, MediaProfesi.com – Menteri Perdagangan RI telah menyampaikan surat tanggapan terhadap Notice of Data Availability (NODA) yang dikeluarkan oleh Environmental Protection Agency (EPA) Amerika Serikat (AS) terkait produk crude palm oil (CPO).

Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan, Deddy Saleh mengatakan tanggapan tersebut diserahkan ke pemerintah AS pada 26 April 2012 atau satu hari sebelum batas akhir penyampian tanggapan yaitu pada tanggal 27 April 2012.

Sebelumnya EPA mengeluarkan NODA pada Desember 2011 dan secara resmi didaftarkan kepada US Federal Register pada 27 Januari.2012.

Menurut Deddy, dalam tanggapannya Mendag menyampaikan bahwa EPA dalam analisanya telah mengabaikan komitemen pemerintah Indonesia dalam melindungi lingkungan dan mengurangi emisi gas rumah kaca.

“Pada Copenhagen Meeting tahun 2009, Presiden RI telah menyampaikan komitmennya untuk mengurangi gas rumah kaca sebesar 26% pada 2020, dan menargetkan penurunan emisi sebesar 41% melalui kerjasama internasional,” kata Deddy dalam siaran persnya yang diterima MediaProfesi,com (4/5/2012).

Mendag juga menyampaikan dalam tanggapannya bahwa EPA dalam menghitung emisi gas rumah kaca banyak menggunakan data asumsi bukan data riil, sehingga hasilnya tidak menggambarkan kondisi yang sesungguhnya.

Alasan lain yang disampaikan Mendag bahwa CPO merupakan tanaman paling efisien dibandingkan tanaman penghasil minyak nabati lainnya.

Berdasarkan studi yang dilakukan oleh Food Policy Research Institute tahun 2010, CPO hanya membutuhkan 0,26 hektar lahan untuk menghasilkan 1 ton minyak sawit.

“Jika dihitung secara ilmiah, CPO jauh lebih efisien dibandingkan tanaman lain seperti kedelai, biji bunga matahari dan rape speed,” jelas Deddy.

Selanjutnya, Mendag menilai bahwa NODA tidak konsisten dengan beberapa pasal di dalam ketentuan WTO, antara lain mengenai prinsip Most Favored Nation, dan National Treatment karena membedakan CPO dengan komoditas seperti kedelai yang diproduksi di dalam negeri AS.

Sementara NODA merupakn analisa terhadap emisi gas rumah kaca da minyak kelapa sawit (CPO). Berdasarkan program Renewable Fuel Standard (RFS) yang diterapkan di AS, bahan baku untuk produk biodiesel dan renewable diesel harus memenuhi ketentuan minimum 20% ambang batas pengurangan emisi gas rumah kaca.

Melalui analisanya, EPA menyatakan bahwa CPO hanya berada pada level 11-17%, sehingga tidak memenuhi ketentuan RFS untuk dapat dikategorikan sebagai bahan bakar terbarukan yang efisien. * (Wah/Syam)