Oleh : Syamhudi

Jakarta, MediaProfesi.com – Menteri Perdagangan RI Gita Irawan Wirjawan menegaskan akan berjuang keras dan berupaya semaksimal mungkin agar produk turunan kayu bisa masuk ke dalam envromental goods list dalam acara APEC SOM II (Senior Officials’ Meeting II) pada tanggal 7 – 21 April 2013 di Surabaya.

Hal tersebut dikemukakan Mendag kepada wartawan usai melaksanakan sholat Jumat di ruang wartawan Kemendag hari ini, Jumat (5/4/2013) di Jakarta dalam menjawab pertanyaan wartawan seputar tujuan yang akan dicapai dalam pertemuan APEC SOM II di Surabaya.

“Saya mau benar-benar menegaskan kepentingan kita agar produk turunan kayu seperti kelapa sawit, karet, produk hutan ini masuk bisa ke dalam environmental goods. Dan tentunya akan mengembangkan wacana untuk MC9, WTO di bulan Desember terkait dengan fasilitasi trade, LDC, dan pertanian,” ujar Mendag.

Dijelankannya, dalam hal masalah pertanian terkait dengan beberapa hal yang sangat dekat dengan hati negara-negara berkembang dan miskin, dan ini yang akan saya coba suarakan di Surabaya. Selain itu juga kita akan melakukan pertemuan dengan beberapa negara maju agar mereka bisa mengerti bagaimana aspirasi negara berkembang, dan bukan hanya kepentingan environmental goods lists tapi juga kepentingan WTO di bulan Desember.

Mendag menambahkan, ada beberapa negara yang akan melakukan pertemuan bilateral seperti Meksiko, Australia, dan negara-negara Apec lainnya.

“Tentunya kita merasa bangga sebagai tuan rumah dalam memanfaatkan momen yang berharga ini, bila berhasil memuluskan kepentingan environmental goods lists. Dan kalau tidak berhasil, ya happy-happy aja,” paparnya.

Ketika ditanya wartawan seberapa yakin komoditas tersebut bisa diterima untuk masuk environmental goods lists? “Saya belum yakin banget, tapi saya akan coba meyakinkan diri dan meyakinkan mereka,” jawab Mendag.

Kalau masuk bagus dong, lanjutnya, jadinya produk-produk Indonesia seperti kelapa sawit, karet, produk hutan bisa dianggap ramah lingkungan. Sehingga dampaknya terhadap tarif yang akan dikenakan bisa rendah yakni di bawah 5%.

“Dan itu kesepakatan.dari negara-negara yang tergabung dalam anggota APEC,” terangnya. * (Syam)