Oleh : Syamhudi

Jakarta, MediaProfesi.com - Indra anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera meminta Menkumham harus tegas dan jangan ragu menolak usulan remisi bagi terpidana Corby dan bandar narkoba lainnya.

"Seharusnya tidak perlu mempertimbangkan usulan remisi tersebut," kata Indra dalam siaran persnya kepada MediaProfesi.com (28/12/2012).

Lebih lanjut dia menegaskan, Menkumham harus buktikan konsistensi dan kesungguhan Pemerintah dalam memerangi peredaran narkoba, janganlah permisif dan jangan ada kompromi terhadap bandar narkoba.

Harus diingat kejahatan narkotika merupakan ektsra ordinary crime yang daya rusaknya sungguh luar biasa. Para bandar tersebut telah menyebabkan jutaan anak bangsa terutama generasi penerus bangsa dirusak dan dihancurkan masa depannya.

Ditambahkannya, para bandar maupun sendikat narkoba tidak layak mendapatkan grasi, remisi, pembebasan bersyarat, atau fasilatas lainnya dari pemerintah.

Ia juga meminta jangan sampai kebijakan Kemenkumham beberapa waktu lalu yang menggaungkan morotarium/pengetatan remisi dan pembebasan bersyarat kepada terpidana korupsi, teroris, dan narkoba dianggap sebagai kebijakan angat-angat tahi ayam dan menambah catatan inkonsistensi pemerintah.

"PP Nomor 99/2012 yang sudah memperketat remisi untuk bandar narkoba jangan hanya menjadi tulisan yang tidak bermakna," paparnya.

Apabila nanti Corby dan para bandar narkoba lainnya kembali mendapatkan remisi, maka dapat dkatakan bahwa memang pemerintah kita sudah "bocor" dan tidak bisa dpegang komitmennya.

Tentunya slogan perang atas peradaran narkoba hanya akan menjadi slogan kosong yang tidak bermakna, serta akan memperpanjang daftar inkonsistensi pemerintah, seperti sebelumnya Presiden SBY berkomitmen memerangi narkoba dan tidak akan kompromi kepada bandar narkoba.

"Tapi beberapa waktu lalu justru SBY memberi grasi pada beberapa bandar atau sendikat narkoba," paparnya. * (Syam)