Oleh : Muhammad

Jakarta, MediaProfesi.com - Persoalan pungli di Kantor Urusan Agama merupakan persoalan lama. Namun demikian penyimpangan tersebut tidak boleh dianggap sepele dan tidak boleh terus dibiarkan.

"Bagaimanapun pungli ini merupakan bentuk pemerasan atau setidaknya merupakan gratifikasi," ujar Indra, anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PKS dalam siaran persnya kepada MediaProfesi.com hari ini, Sabtu (29/12/2012).

Indra merasa tidak kaget apabila Irjen Kementerian Agama, M. Yasin memperkirakan pungli urusan KUA dalam hal pernikahan ini mencapai Rp 1,2 triliun pertahun. Karena memang pungli dalam urusan pernikahan ini sepertinya memang terjadi begitu meluas dari sabang sampai merauke secara masif.

Sangat mungkin salah satu faktor kenapa maraknya pernikahan siri, karena besarnya biaya pernikahan sebagai akibat adanya pungli disana sini.

Banyak masyarakat kita pungli-pungli tersebut sangat memberatkan dan bahkan banyak yang tidak sanggup membayarnya, sehingga akhirnya pernikahan siri menjadi alternatif pilihan.

"Padahal dibanyak negara lain, orang menikah justru dikasih uang dengan jumlah yang tidak sedikit," jelasnya.

Pungli terjadi mulai dari pengurusan administrasi pernikahan hingga proses ijab kabul oleh penghulu. Pungli ini sangat beragam besaranya, setiap daerah dan setiap KUA memiliki standar masing-masing.

Namun demikian tidak semua KUA dan penghulu melakukan bentuk pungli-pungli tersebut. "Saya yakin masih banyak penghulu yang tidak melakukan pungli," ungkapnya optimis.

Dengan melihat besaran dan dampak dari persoalan pungli tersebut, Kementerian Agama tidak boleh abai. Oleh karena harus dicarikan dan dibuat sebuah formula pengentasannya. Salah satunya dengan menganggarkan dana proses pernikahan yang ditanggung APBN dan/atau APBN.

Sedangkan para penghulu yang melayani pernikahan di hari libur atau diluar jam kerja, dimana pernikahan yang dlangsungkan di rumah memperlai dengan beragam jarak dan medan tempuh harus diberikan tunjangan dan dana operasional yang memadai.

Apabila nanti setelah diberikan tunjangan dan dana operasional, tetap juga masih ada praktek-praktek pungli, maka Kementerian Agama tidak boleh ragu untuk menindak tegas aparatnya, baik secara administrasi kepegawaian, maupun secara pidana (apabila ada unsur pemerasan/gratifikasi). * (Muh/Syam)