Oleh : Pratama

Jakarta, 1MediaProfesi.com - Koperasi Unit Desa (KUD) Dharma Tani Marisa, pemegang izin usaha pertambangan di Gunung Pani, Gorontalo, membantah pemberitaan yang beredar terkait kerja sama yang terjalin antara KUD Dharma Tani Marisa dengan PT. Puncak Emas Gorontalo (J Resources).

Ketua KUD Dharma Tani Marisa, Lisna Alamri menyatakan, beberapa waktu lalu, melalui pemberitaan yang cukup intensif nama KUD Dharma Tani disebut-sebut telah menjalin kerja sama dengan J Resources dalam aktivitas penambangan emas di Gunung Pani, Kabupaten Pohuwato, Gorontalo.

“Kerja sama yang selama ini disebutkan dengan mengatasnamakan KUD Dharma Tani Marisa adalah tidak sah karena dilakukan berdasarkan keputusan perseorangan karena tidak melalui mekanisme Rapat Anggota yang merupakan pemegang Kekuasaan tertinggi dalam koperasi dan melanggar Anggaran Dasar KUD serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, ujar Lisna Alamri dalam siaran persnya kepada MediaProfesi.com (17/11/2014).

Pada kenyataannya, KUD Dharma Tani masih tetap melakukan kerjasama usaha dengan Group One Asia Resources Ltd. Dan akan melanjutkan usaha pertambangan ke tahapan selanjutnya, karena perusahaan tersebut memiliki visi dan misi yang sama dengan KUD Dharma Tani Marisa.

Ketua KUD dan pengurus beserta kuasa hukum KUD Dharma Tani memperlihatkan surat pernyataan resmi yang sudah ditandatangani oleh Ketua KUD Dharma Tani Marisa dan Ketua Badan Pengawas KUD.

Surat tersebut berisi kronologis dimulainya kerja sama antara KUD Dharma Tani dan One Asia Resources Ltd. hingga keputusan sepihak yang dilakukan oleh Abdul Kadir Akib dan sejumlah catatan pelanggaran yang ia lakukan pada saat menjabat sebagai Ketua KUD.

Adapun kesepakatan untuk mengganti Sdr. Abdul Kadir Akib sebagai Ketua KUD diambil karena alasan internal dan eksternal.

Beberapa yang harus digarisbawahi di antaranya karena Abdul Kadir Akib tidak taat aturan Keanggotaan Koperasi karena mengangkat anggota keluarga ke dalam susunan pengurus, tidak mampu memberikan laporan pertanggungjawaban keuangan secara transparan kepada anggota koperasi.

Selain itu Abdul Kadir juga telah mengambil berbagai keputusan tanpa adanya koordinasi dan rapat internal dengan para anggota dan Badan Pengawas.

Ditambahkannya, banyak hal yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh pengurus sebelumnya. Hal tersebut mendatangkan banyak pertanyaan, kebingungan, dan kerugian bagi anggota pada khususnya, serta masyarakat sekitar dan investor yang juga terkena imbas dari kelalaian mereka. * (Pra/Syam)