Oleh : Pratama

Jakarta, MediaProfesi.com Setelah melakukan penyelidikan secara intensif sejak bulan Juli 2014, akhirnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini menetapkan Komjen BG sebagai tersangka kasus rekening gendut.

Pengumuman penetapan KPK ini sontak membuat sebagian besar masyarakat terhenyak, tak terkecuali dari kalangan politisi yang baru saja pagi tadi menggelar sidang paripurna yang membahas surat Presiden Jokowi yang mengajukan Calon Kaporli.

Dalam keterangan pers yang digelar Ketua KPK, Abraham Samad hari ini menegaskan bahwa KPK mengaku telah menemukan dua alat bukti yang cukup.

"Komjen BG ditetapkan sebagai tersangka transaksi mencurigakan dan telah menemukan 2 alat bukti sehingga cukup untuk dinaikkan dari penyelidikan ke penyidikan," kata Abraham Samad dalam keterangan persnya di Kantor KPK Jakarta, hari ini, Selasa (13/1/2015).

Dikatakannya, KPK telah lama mengusut kasus yang menjerat Komjen BG ini. Setelah menemukan dua alat bukti yang cukup, KPK resmi menetapkan Komjen BG sebagai tersangka.

Dia juga mengungkapkan kronologi penyelidikan hingga akhirnya lembaga antirasuah tersebut menetapkan Komjen BG sebagai tersangka. Kata dia, pihaknya telah memulai investigasi kasus tersebut sejak Juni 2014 lalu.

"Sudah setengah tahun lebih kita lakukan penyelidikan terhadap kasus transaksi mencurigakan atau tidak wajar terhadap pejabat negara," katanya.

Dijelaskan dia, KPK kemudian terus melakukan penyelidikan dalam beberapa bulan terakhir, hingga akhirnya pada Senin 12 Januari kemarin, tim penyidik, tim jaksa, dan para pimpinan akhirnya memutuskan perkara tersebut naik ke tahap penyidikan.

"Dengan menetapkan tersangka Komjen BG (Budi Gunawan) sebagai tersangka," kata Samad.

Komjen BG diduga terlibat kasus dugaan tindak pidana korupsi penerimaan hadiah atau janji saat menduduki jabatan sebagai Kepala Biro Pembinaan Karier Deputi SDM Polri Periode 2003-2006 dan jabatan lainnya di Polri.

"Komjen BG disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b, Pasal 5 ayat 2, Pasal 11 atau Pasal 12 B UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP," tandas Samad. * (Pra/Syam)