Oleh : Septiandra


Jakarta, MediaProfesi.com - Sejumlah warga menggugat proses seleksi anggota KPI Pusat periode 2016-2019 ke Mahkamah Konsitusi (MK). Gugatan dilayangkan terkait proses seleksi Anggota KPI yang dinilai mengancam demokrasi dan kemerdekaan pers.

 


Gugatan tersebut disampaikan Fajar A. Isnugroho (Warga Sidoarjo Jawa Timur) bersama empat penggugat lainnya diantaranya Alem Febri Sonni (Warga Makassar, Sulsel), Achmad Zamzami (Aktivis Muda NU), Arie Andyka (Praktisi Hukum).

 

Selain empat orang individu ada satu lembaga yang turut menggugat yakni Majelis Sinergi Kalam (MASIKA) Ikatan Cendikiawan Muslim Se-Indonesia (ICMI) Organisasi Wilayah Sulawesi Selatan, dalam hal ini diwakili oleh Muh. Ashry Sallatu, SIP, Msi selaku Ketua.


“Proses seleksi KPI diserahkan oleh DPR kepada pemerintah dalam hal ini Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk membentuk pansel,” kata Fajar dalam siaran persnya kepada MediaProfesi.com hari ini, Senin (18/7/2016).

 

Menurut Fajar, dengan menyerahkan pansel KPI kepada pemerintah selain melanggar Undang Undang Penyiaran juga mengancam posisi KPI sebagai lembaga negara independen yang merupakan perwakilan masyarakat.

 

Dia menilai hal ini bisa mengancam sistem demokrasi dan kemerdekaan pers. Dominasi pemerintah berpotensi menghasilkan pengawas penyiaran yang terkooptasi oleh kepentingan kekuasaan terhadap pers apalagi terdapat lembaga penyiaran yang dimiliki oleh pemimpin partai yang berkoalisi dengan pemerintah. Hal ini sangat membahayakan fungsi pers sebagai watchdog dan pilar ke-empat demokrasi.

 

Lanjut Fajar, Pansel dinilai telah melanggar Undang undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran Pasal 61 (2) dengan melakukan penafsiran yang berbeda dan bertentangan dengan UUD 1945.

 

Di dalam Pasal 61 (2) UU Penyiaran, disebutkan keterlibatan pemerintah dalam menentukan calon Anggota KPI dilakukan hanya pada saat pertama kali dibentuk. Penafsiran yang berbeda yang dilakukan pansel KPI terkait hal ini merupakan salah satu pelanggaran yang dilakukan oleh pansel KPI.


Selain itu dalam pasal 10 (1) UU Penyiaran, telah disebutkan mengenai persyaratan mengenai Calon Anggota KPI Pusat bahwa syarat calon anggota KPI Pusat tidak dibatasi oleh usia serta didukung oleh usulan masyarakat.


Akan tetapi Pansel KPI melakukan tafsir yang berbeda dengan mensyaratkan usia minimal 30 tahun dan tidak menjadikan persyaratan usulan masyarakat dalam proses seleksi.

 

Hal ini sangat diskriminatif terhadap warga negara karena tidak memiliki dasar hukum yang jelas. Sebagaimana yang diatur Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 bahwa pembatasan hak asasi seseorang hanya dapat dilakukan dengan undang-undang.


Melalui gugatan ini, pemohon mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim Konstitusi untuk memberikan tafsir yang tidak bertentangan dengan UUD 1945 dan melarang adanya tafsir yang berbeda terhadap Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 61 ayat (2) UU Penyiaran. * (Sep/Syam)