Oleh : Muhammad

 

Jakarta, Mediaprofesi.com – Kebijakan pemerintah Arab Saudi untuk melakukan pemeriksaan biometrik visa bagi calon jamaah haji dan umrah telah menuai polemik dan sangat meresahkan masyarakat Indonesia, karena dinilai mempersulit bagi orang yang akan melaksanakan ibadah.

 

Ternyata tak hanya berhenti sampai disitu, pengambilan data ini dinilai berpotensi sangat rawan pencurian data penduduk Indonesia yang akan dimanfaatkan kepentingan pihak negara lain atau pihak ketiga.

 

“Sangat penting yang kami soroti adalah kepastian jaminan keamanan dan perlindungan data pribadi calon jamaah haji yang harus melewati pemeriksaan biometrik ini,” ujar Sukamta, anggota Komisi I DPR RI, saat Rapat dengar Pendapat Komisi I DPR RI dengan Kementerian Luar Negeri, Kementerian Agama, Dirjen Imigrasi dan BKPM, Senin (21/1/2019) di Jakarta.

 

Sukamta mengingatkan di antaranya kita bisa memastikan agar pihak Kedubes Arab Saudi memiliki perjanjian yang mengikat dengan pihak ketiga yang mengelola data tersebut. Kita ingat kasus kebocoran data pengguna Facebook beberapa waktu lalu karena tindakan pihak ketiga.

 

“Kita harus belajar dari kasus tersebut agar jangan sampai terulang kembali. Semuanya ini kita lakukan demi mempermudah dan melindungi hak calon jemaah haji dan umrah, khususnya terkait perlindungan data pribadi,” tegas wakil rakyat dari Dapil Daerah istimewa Yogyakarta ini.

 

Dia juga menyatakan, memahami dan menghargai niat baik Kedubes Arab Saudi, yaitu agar ada digitalisasi data sekaligus mempermudah calon jamaah haji dan umrah.

 

“Namun karena kondisi yang belum siap dan memadai, kami mendorong pemerintah RI agar meminta dan mendesak Kedubes Saudi Arabia untuk menunda pelaksanaannya sampai semuanya siap,” tegasnya.

Secara terpisah dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI dengan tegas meminta Visa Facilitation Service (VFS) Tasheel untuk menghentikan kegiatan perekaman biometric tersebut.

Kemendagri menilai, Tasheel tidak bisa mengambil data biometric calon jamaah umrah tanpa persetujuan Kemendagri RI.

 

“Terkait VFS Tasheel yang melakukan rekam biometric, Mendagri sudah mengirim surat kepada Kepala BKPM dan Menteri Agama agar Tasheel itu berkoordinasi dengan Kemendagri,” jelas Zudan Arif Fakrullah, Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri, seperti dikutip pada laman Republika (15/1/2019).

 

Menurut Zulfan, pihaknya juga meminta agar VFS Tasheel tidak perlu melakukan perekaman biometric langsung kepada masyarakat Indonesia yang akan melaksanakan umrah.

Zudan berharap VFS Tasheel segera merespon surat tersebut dan menutup semua kantor perwakilannya di setiap daerah, di seluruh Indonesia.

 

Kemendagri, lanjut dia, akan bisa memberikan data sidik jari dan iris mata masyarakat Indonesia yang akan menunaikan umrah dan haji jika sudah ada perjanjian bilateral antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Arab Saudi. * (Muh/Syam) / Foto by Juvan