Oleh : Engkus Munarman*

 

Jakarta, MediaProfesi.com - “Itu kan pertemuan bussines to bussines, boleh saja. Apa yang salah? Kita kembali ke zaman kuno kalau tidak boleh pengusaha ketemu pengusaha?" kata Wapres Jusuf Kalla yang akrab disapa JK kepada wartawan, enteng.

 

Pernyataan JK itu dilontarkannya setelah media menulis adanya pertemuan ipar JK Aksa Mahmud dan anaknya Erwin Aksa dengan petinggi Freeport McMoran, James R Moffet. Publik menengarai pertemuan itu pasti ada ‘apa-apanya’, terutama dikaitkan dengan bakal selesainya Kontrak Karya (KK) PT Freeport Indonesia pada 2021.

 

Ada dugaan kuat, pertemuan tersebut merupakan bagian dari lobi Freeport agar Pemerintah Indonesia memperpanjang KK. Maklum, suara penolakan atas perpanjangan perusahaan tambang asal Amerika itu sudah menggema sejak beberapa bulan lalu.

 

“Apa yang salah,” ujar JK. Kalimat ini jelas mensimplifikasi persoalan. Kalau Aksa dan Erwin

bukan kerabat JK yang jadi Wakil Presiden, apa kira-kira Jim Moffet mau bertandang ke kantornya Menara Karya, di bilangan Kuningan, Jaksel, untuk urusan bisnis?

 

Kalla bisa saja berkilah, bahwa itu adalah pertemuan bussines to bussines. Publik juga mengenal Aksa dan anaknya itu sebagai pengusaha nasional. Namun dengan segala hormat dan mohon maaf, level dan skala bisnis keduanya berada jauh di bawah Jim Bob.

 

Kegaduhan itu tentu saja sangat mengusik jaminan kelangsungan bisnis Freeport di sini. Itulah sebabnya Jim Bob sibuk ‘beranjangsana’ ke sejumlah pihak yang dianggap dapat membantu. Dia pun datang ke Ketua DPR Setya Novanto dan pengusaha Riza Chalid yang sudah lebih dulu menghebohkan itu. Jim juga mendekati kerabat penguasa, yaitu Aksa Mahmud.

 

Ketika pertemuan Novanto-Riza dengan Jim Bob merebak, adalah JK yang mendorong agar isi pertemuan dibuka ke publik. Sebagai loyalis JK, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said pun melaporkan rekaman pertemuan tersebut ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD).

 

Padahal, Sudirman tidak hadir dalam pertemuan yang dihadiri Presdir PT Freeport Indonesia Ma’ruf Syamsuddin. Karena itu seharusnya Wapres juga fair membuka isi pertemuan kerabatnya dengan Jim. Apakah murni pertemuan bisnis, atau memang ada apa-apanya.

 

‘Dwifungsi Pengpeng’. Inilah kosa kata baru yang pekan silam, diperkenalkan oleh Menteri Koordinator Maritim dan Sumber Daya Rizal Ramli. Pengpeng adalah akronim dari penguasa (pejabat negara) sekaligus pengusaha.

 

“Banyak pejabat yang merangkap menjadi pengusaha. ‘Dwifungsi’ Pengpeng ini merugikan negara dan rakyat, termasuk mengkhianati reformasi,” cuit Rizal Ramli dalam akun twitternya @ramlirizal.

Fenomena dan praktik dwifungsi Pengpeng memang tidak elok. Secara etis, dwifungsi ini sangat tidak etis sekaligus tidak adil. Pengpeng mematikan peluang pengusaha (murni) yang tanpa embel-embel dan dekat dengan kekuasaan dari kompetisi yang fair. Bukan rahasia lagi, bila bisnis keluarga penguasaha selalu memperoleh hak-hak istimewa dalam berbagai tender.

 

Contoh bagaimana dwifungsi Pengpeng yang berlangsung dengan sukses justru secara telanjang ditunjukkan oleh keluarga JK sendiri. Adalah Abdulrachim Kresno, aktivis 1978, yang rajin menelisik sepak terjang Jusuf Kalla saat berkuasa sebagai Wapresnya Susilo Bambang Yudhoyono (2004-2009).

 

Lewat twitter-nya @abdrachim001, dia bercerita panjang lebar seputar pelbagai proyek yang diguyurkan JK bagi bisnis keluarganya. Seperti diketahui, keluarga Kalla mengendalikan sejumlah grup bisnis. Di antaranya Kalla Group, Bukaka Group, Bosowa Group, dan Intim Group. Semuanya mengalami masa-masa panen raya saat JK berkuasa.

 

Bukaka, misalnya, memperoleh order pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) di Ussu di Kabupaten Luwu Timur, berkapasitas 620 mega watt (MW), dan PLTA senilai Rp1,44 trilyun di Pinrang. Bukaka juga membangun PLTA dengan tiga turbin di Sungai Poso, Sulawesi Tengah, yang berkapasitas total 780 MW.

 

Menurut Abdulrachim, selain ditengarai memainkan pengaruh kekuasaan untuk mendapatkan bisnis ini, pelaksanaannya pun melanggar aturan. PLTA Poso, misalnya, mulai dibangun sebelum ada analisa mengenai dampak lingkungan (AMDAL) yang memenuhi syarat. Begitu juga dengan jaringan saluran udara ekstra tiniggi (SUTET)-nya ke Sulawesi Selatan & Sulawesi Tenggara dibangun tanpa AMDAL.

 

Di Sumatera Utara, kelompok yang dipimpin Achmad Kalla, adik kandung Jusuf Kalla mendapat order pembangunan PLTA di Pintu Pohan, atau PLTA Asahan III berkapasitas 200 MW. Lewat PT PT Bukaka Barelang Energy, Bukaka juga terlibat dalam pembangunan pipa gas alam senilai US$750 juta. Proyek ini akan melintang dari Pagar Dea, Sumatera Selatan, ke Batam.

 

Bukaka juga digerojok seabrek proyek listrik semasa JK jadi Wapres. Di antaranya membangun pembangkit listrik tenaga gas (PLTG) senilai US$92 juta di Pulau Sembilang, dekat Batam. Lalu ada pembangunan pembangkit listrik tenaga gas di Sarulla, Tarutung, Sumatera Utara, yang akan menghasilkan listrik 300 MW.

 

Juga ada pembangunan 19 PLTA berkekuatan 10.000 MW. Guna merealisasikan proyek ambisius ini, JK mendorong Bank Pembangungan Daerah (BPD) se-Indonesia untuk membiayai dengan mengandalkan dana murah yang dimilikinya.

 

Itulah sebabnya secara ekonomi rencana tersebut dinilai berbahaya. Pasalnya, dana murah tadi bersifat dana jangka pendek. Padahal siapa pun tahu, proyek pembangkit listrik termasuk berjangka panjang. Mulai pembangunan hingga menghasilkan fulus, PLTA memerlukan waktu sekitar tujuh tahun. Jika dipaksakan, BPD-BPD itu dipastikan bakal mengalami miss match pendanaan. Sedikit saja ada goncangan, mereka bakal terkapar karena dana jangka pendeknya dipakai membiayai proyek jangka panjang.

 

Dalam waktu lima tahun menjabat sebagai Wakil Presiden, perusahaannya makin gemilang. Itu tidak mengherankan mengingat group-group usahanya memperoleh berbagai proyek infrastruktur. Kelompok-kelompok bisnis seperti Bukaka, Bosowa , dan Intim (Halim Kalla) masuk dalam paket kontraktor pembangunan 19 pembangkit listrik tenaga uap (PLTU). Kelompok Bosowa mendapat order pembangunan PLTU Jeneponto di Sulsel, tanpa tender (Rakyat Merdeka, 7 Juni 2006).

 

Kelompok Intim milik Halim Kalla, yang juga salah seorang Komisaris Lion Air, akan membangun PLTU berkapasitas 3 x 300 MW di Cilacap, Jateng. Proyek ini mengandalkan pasokan bahan baku batubara dari konsesi pertambangan batubara seluas 5.000 ha milik kelompok Intim di Kaltim (GlobeAsia, Sept. 2008, hal. 38).

 

Dengan rekam jejak seperti ini, wajar saja jika kekayaan JK dan keluarganya melonjak-lonjak dalam masa lima tahun kekuasaannya. Ini juga yang, konon, menyebabkan SBY tidak lagi menggandeng JK sebagai Cawapres pada Pilpres 2004.


Kehadiran dwifungsi Pengpeng juga bisa melahirkan kelompok-kelompok mafia (geng). Pada titik tertentu, bisa saja di antara mereka terjadi, meminjam istilah yang lagi-lagi diperkenalkan Rizal Ramli, perang antar geng. Pada kasus Papa Minta Saham (Freeport) misalnya, geng Novanto-Riza bisa disebut gagal total merebut saham PT FI.

 

Drama pun berlanjut. Moffet menemui Aksa dan JK. Jika geng ini bisa mengusahakan perpanjangan KK Freeport, maka imbalannya akan memperoleh 40% saham smelter yang akan dibangun Freeport di Membramo, Papua. Masih ada bonus lain, geng bakal memperoleh kontrak pembangunan pembangkit listrik tenaga air (PLTA) yang listriknya akan dijual ke smelter tersebut. Nilai keduanya juga sangat besar, tapi tidak seheboh saham FI.

 

Itulah yang menjadi latar belakang mengapa Sudirman Said kebelet menulis surat yang sangat tidak etis kepada petinggi Freeport tanggal 7 Oktober yang mengisyaratkan jaminan perpanjangan KK PTFI. Sampai di sini menjadi gamblang pula, mengapa JK memerintahkan Sudirman Said melaporkan Novanto-Riza ke MKD agar lawan bisnis dan politiknya bisa disingkirkan. Lihai!

 

Kekuasaan memang nikmat. Bagi sebagian besar orang, kekuasaan pula yang menjadi pintu gerbang kemakmuran. Di tangan pejabat, kekuasaan adalah gula yang dengan segera mengundang semut berduyun-duyun. Di tangan pengusaha, kekuasaan adalah tumbuhnya sayap bagi harimau. Semakin gagah, semakin serakah. * Engkus Munarman, Direktur Eksekutif Pusat Kajian Energi dan Lingkungan (PKEL)