Oleh : Pratama

 

Jakarta, MediaProfesi.com – Sejalan dengan pembahasan revisi Perpres Nomor 112 tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern.

 

Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (DPP IKAPPI) berkomitmen untuk terus mengawal terbitnya peraturan presiden mengenai penataan pendirian retail modern.

 

“Sebab, aturan ini menjadi langkah awal dari perjuangan kami untuk mewujudkan lahirnya Undang-Undang Perlindungan Pasar Tradisional,” kata Doni Saputra, Wasekjen DPP IKAPPI dalam siaran persnya kepada redaksi MediaProfesi.com hari Sabtu (1/7/2017) di Jakarta.


Dalam Perpres ini, ujar Doni, DPP IKAPPI menekankan dua poin, yaitu yang pertama adalah moratorium pendirian retail modern. Hal itu demi menjaga eksistensi toko, warung dan pasar tradisional.

 

Poin yang kedua adalah DPP IKAPPI menekankan perlu adanya sanksi bagi pelaku ritail modern yang melanggar aturan, seperti ketentuan izin, zonasi dan waktu operasional. Sanksi ini tidak hanya berlaku bagi gerai yang melanggar saja tetapi juga harus berlaku bagi Perusahaan induknya.

 

“Karena mereka terindikasi melakukan pembiaran dan juga turut mendapatkan keuntungan secara curang atas pelanggaran yang terjadi,” jelas Doni.


Sementara poin-poin tambahan lainnya tengah dikaji bersama beberapa lembaga dan ahli yang memiliki keberpihakan terhadap pasar tradisional dan warung rakyat.


Dia bahkan mengingatkan kepada Pemerintah, dalam hal ini Menko Ekonomi dan juga Presiden Joko Widodo, bahwa Perpres ini adalah bentuk pembuktian Pemerintah kepada rakyat dan pedagang pasar tradisional tentang kemanakah kiblat keberpihakan Pemerintah sebenarnya.

 

“Apakah Pemerintah berkiblat kepada ritel modern dan pemilik modal ataukah kepada pasar tradisional dan ekonomi rakyat,” paparnya mempertanyakan.

 

Doni juga ingin menegaskan bahwa kami berkomitmen kuat untuk mengawal revisi Perpres ini agar tidak melenceng dan membunuh eksistensi pasar tradisional. Kami belajar banyak dari proses pembahasan UU Perdagangan sebelumnya.

 

DPP IKAPPI mengajak seluruh pihak yang memiliki kepedulian atas pasar tradisional dan ekonomi kecil untuk turut serta memantau proses pembahasan Perpres tersebut.

 

“Maka dari itu, apabila Perpres ini ternyata justru menjadi mesin pembunuh baru bagi pasar tradisional, IKAPPI bersama massa terdidik pedagang pasar di Indonesia akan bergerak mengepung Istana,” tutupnya. * (Pra/Syam)