Oleh : Ayi Putri Tjakrawedana *)

 

Jakarta, MediaProfesi.com - “Iluni UI tidak pecah. Kita cuma ada satu. Yang demo diluar mendukung KPK itu alumni yang abal-abal. Sempalan," kata Muhammad Riski, Humas alumni UI yang menyebut kelompoknya Iluni berbadan hukum, saat melakukan aksi di gedung parlemen.

 

Sementara itu Ketua Umum Iluni UI (Hasil Munas) Arief Budhy Hardono mengatakan : “Iluni UI Cuma ada satu, kelompok yang lain bukan Iluni UI resmi, mereka itu Perkumpulan Iluni atau Piluni. Kalau dalam aktivitasnya mereka mengatasnamakan UI dan Makara, itu bisa dipidanakan,ucapnya di sela acara Halal Bi Halal ILUNI UI, Sabtu (15/7/2017) pekan lalu.

 

Kemunculan dua kubu Alumni UI yang berbeda sikap cukup mengejutkan publik, karena Sejak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berdiri hingga saat ini, ILUNI UI diketahui publik konsisten mendukung KPK dan pemberantasan korupsi di Indonesia.

 

Memang Pansus Hak Angket sedang getol mencari dukungan akademisi setelah sebelumnya mereka mendapat dukungan dari Akademisi Universitas Ibnu Chaldun (UIC) Jakarta, pada Senin (10/7/2017). Dukungan dari Alumni dan Mahasiswa UI tentu jadi tambahan semangat baru bagi mereka.

 

Kubu yang menyebut dirinya Iluni berbadan hukum mengatakan, alasan mereka mendukung Pansus Angket adalah karena KPK gagal dalam memberantas korupsi.

 

"Ini kegagalan luar biasa, 15 tahun korupsi bertambah bukan berkurang," kata Staf Khusus Iluni UI Badan Hukum, Ramli Kamidin dalam audiensi dengan Pansus Hak Angket KPK di Kompleks Parlemen.

 

Lalu, ILUNI UI yang resmi dan berhak mewakili Universitas Indonesia, kelompok yang mana ?

Peraturan pemerintah No. 68 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Indonesia, juga mengatur hubungan alumni didalamnya, dalam statuta disebutkan tentang wadah bernama Ikatan Alumni Universitas Indonesia (ILUNI UI) sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari UI. Kegiatan selanjutnya diatur dalam peraturan rektor.

 

Diluar itu tidak ada lagi Ikatan Alumni Universitas Indonesia yang resmi dan diakui, baik oleh pemerintah maupun oleh rektor.

 

Dengan demikian Iluni UI dibawah Kepengurusan Arief Budhy Hardono yang mendukung KPK adalah ILUNI UI yang sah karena dipilih melalui Munas resmi tahun 2016, dan diakui oleh rektorat.

 

“Pengurus Iluni UI sekarang adalah hasil Pemilihan Raya (Pemira) saat Munas 2016, yang untuk pertama kalinya diadakan secara Online (E-voting) one man one vote, sebelum itu model perwakilan. Struktur dan legalitas Iluni UI yang resmi sudah diakui melalui perpres, jadi tidak perlu didaftarkan lagi di Kemenkumham,kata Sekjen ILUNI UI, Andre Rahadian menjelaskan.

 

Kelompok yang menamakan dirinya Iluni UI berbadan hukum, tidak ada dalam Statuta, tidak diakui oleh rektor dan sama sekali tidak ada kaitannya dengan Universitas Indonesia. Kalau mereka mengatasnamakan UI, itu sama saja pembohongan publik.

 

“Piluni itu Cuma segelintir, paling sekitar 20-an orang, itu pun isinya senior yang sudah tidak punya panggung, jadi mereka keluar dan membawa-bawa nama UI yang bisa dijual. Itu yang tidak diinginkan oleh rektor, dan mayoritas alumni UI juga tidak setuju,ujar Andre yang juga berprofesi sebagai lawyer.

 

Bisakah kubu ILUNI Berbadan Hukum tersebut dipidanakan ?

Tommy, salah satu pengurus ILUNI UI bidang hukum mengatakan, perbedaan pendapat sesama alumni adalah hal yang wajar, namun mengatasnamakan Iluni UI, itu tidak bisa. Karena Iluni UI cuma ada satu, kita sebenarnya ingin rekonsiliasi dan mengajak mereka untuk kembali, namun kalau mereka dibiarkan terus menerus bawa-bawa nama UI, tentu sangat berbahaya,” tuturnya.

 

Ia juga mengatakan, kalau mau digugat tentu bisa, kita memiliki tanggung jawab kepada masyarakat dan para alumni UI, namun sebagai sesama alumni UI kita dan termasuk mas Arief sebagai Ketum sudah mengingatkan mereka.

 

Ia lalu menceritakan perihal kemunculan ILUNI Berbadan Hukum atau PILUNI tersebut sesungguhnya adalah keinginan dari segelintir alumni untuk memisahkan diri pasca Pemilihan Raya (Pemira) tahun 2016.

 

Saat itu dari 6 kandidat calon ketua umum, 3 orang diantaranya mengundurkan diri, dengan alasan system e-vote dianggap belum tepat. Salah satu calon ketua yang mengundurkan diri adalah Fahri Hamzah.

 

Fahri dan barisan pendukungnya kemudian mendirikan organisasi alumni tandingan, dan mendaftarkan diri di Kemenkumham sebagai Ormas Perkumpulan Alumni. Padahal struktur dan legalitas Iluni UI yang resmi sudah diakui melalui Perpres.

 

Keterangan ini juga di iyakan oleh Charlie Naiborhu, panitia Pemira 2016. Ia mengatakan, kita menolak politisi masuk sebagai pengurus, karena ILUNI UI berpotensi untuk dipakai sebagai kendaraan politik, Lha dia sendiri aja ditolak di PKS. Nah mungkin Fahri Hamzah tau dan dengar jadi dia mengundurkan diri,kata pria berdarah batak ini

 

Menurut Charlie, secara legal Piluni bisa dituntut dan dipidanakan namun ia menghargai niat Arief Budhy Hardono ketua umum yang masih berusaha untuk merangkul mereka.

 

Sementara itu Arief Budhy Hardono mengatakan, kita ini masih satu keluarga, jadi mendahulukan pendekatan kekeluargaan, namun kita sudah sampaikan kepada aparat penegak hukum bahwa ILUNI UI itu cuma ada satu, kelompok di luar yang mengatasnamakan UI bukan bagian dari ILUNI UI.

 

Beberapa nama aktivis dan politikus yang mensupport kelompok ini selain Fahri Hamzah adalah Fadli Zon, Rama Pratama, Ari Wibowo, dan Andi Bachtiar.

 

Jadi tidak heran kalau akhirnya kelompok alumni tandingan ini pun mendukung Fahri Hamzah serta DPR dengan Hak Angketnya terhadap KPK.

*) Ayi Putri Tjakrawedana ( penulis buku dan skenario ) - Alamat e-mail ini diproteksi dari spabot, silahkan aktifkan Javascript untuk melihatnya