Oleh : Syamhudi

Jakarta, MediaProfesi.com – KH Dr. Idham Chalid, lahir di Satui, Kalimantan Selatan pada 27 Agustus 1922. Beliau tokoh besar, ulama besar dan tokoh nasional. Pada hari Ahad (11/7), pukul 08.00 WIB telah dipanggil oleh sang pencipta Allah SWT pada usia 88 tahun, setelah bergelut melawan sakit selama 10 tahun.

Kepergian Beliau untuk selamanya ini, telah membuat negara dan bangsa ini merasa kehilangan tokoh yang hidup di tiga zaman, yakni sejak zaman orde lama (orla), orde baru (orba) hingga era reformasi saat ini.

KH Amidhan Shaberah, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan juga merupakan tokoh masyarakat Kalimantan di Jakarta, dalam suatu wawancara khusus dengan redaksi MediaProfesi.com di kantor MUI (14/7), menyatakan KH Dr. Idham Chalid merupakan tokoh besar, ulama besar, serta tokoh nasional. Karena Beliau selagi mudanya sudah dipercaya untuk menjabat beberapa jabatan yang penting di negara ini.

Bahkan beliau mengalami tiga zaman, yakni zaman Bung Karno yang disebut dengan orde lama (saya sendiri tidak setuju dengan istilah itu), kemudian zaman orde baru atau zamannya Soeharto dan era reformasi sekarang. Dalam tiga zaman itu Beliau menjabat masih muda, sekitar tahun 52 (waktu itu saya saja masih duduk dibangku SD) sudah Waperdam (Wakil Perdana Menteri) di Kabinet Ali Sastroamidjojo II.

Kemudian Beliau juga pernah menjabat sebagai Menko Kesra yang pertama (1968-1973), yang banyak menangani Keluarga Berencana (KB). Pada saat itu juga keluar beberapa fatwa dari ulama, termasuk fatwa ulama terbatas tentang tubektomi dan pasektomi, dan lain sebagainya.

Tak mengherankan waktu itu Indonesia menjadi pusat perhatian dunia sebagai pilot projek dalam penanganan KB dari segi agama. Banyak negara yang mengirim utusannya ke Indonesia untuk belajar dalam penanganan KB, karena Indonesia dianggap berhasil dalam menangani KB. Diantaranya dari Turki, Pakistan, India, dan beberapa dari negara Timur Tengah.

Kemudian Beliau pernah menjabat Menteri Sosial, dikala itu ada wacana diperbolehkannya perjudian yang saat itu namanya lotre dan nalo. Nah, Beliau bisalah mencarikan solusi dalam menangani hal yang semacam itu, sehingga tidak berbau judi dan sebagainya.

Beliau pernah menjabat Ketua DPR/MPR, Ketua DPA. Karena Beliau memang politisi ulung, yang sebelumnya beliau pernah menjadi Ketua Masyumi ketika Masyumi masih bersatu dengan Nahdlatul Ulama (NU).

Namun Masyumi akhirnya memisahkan diri dari NU. Sehingga NU berdiri sendiri, maka secara aklamasi Beliau di daulat menjadi Ketua Umum NU. Dan Beliau memimpin NU luar biasa lama sekali, sekitar 28 tahun.

Kemudian ketika terjadinya penyederhanaan partai. Beliau pula lah pendiri sekaligus menduduki Ketua Umum pertama Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan sampai akhir hayatnya Beliau masih dianggap sebagai tokoh pendiri dan tokoh besar dari PPP.

Di dalam dunia islam, Beliau punya pengaruh yang sangat besar, misalnya Beliau mendapat gelar doktor kehormatan (HC) dari Universitas Al-Azhar Mesir.

Suatu hal yang sangat berkesan bagi saya terhadap Beliau, dimana Beliau sangat peduli untuk membantu orang lain. Sebagai orang Kalimantan pun beliau selalu kan orang kampung tidak mengerti itu, bahwa ini sudah tokoh nasional, pejabat negara. Bukannya Kalsel, tapi datang saja orang daerah kepada Beliau. Seperti ada yang minta urusan haji, wah janganlah itu bukan urusan saya. Tapi begitu orang tersebut mau keluar, apa tadi, apa nang ikam kahandaki nangapa? (apa tadi, yang kamu kehendaki? – Red) Nah, biasanya beiau memberikan solusi.

Di dalam partai, di dalam organisasi pun beliau itu yang saya ketahui, sering memberikan solusi, pemecahan masalah yang bisa mengarah kepada konflik di kalangan umat. Beliau itu seolah-olah filosofer yang bisa mencarikan solusi yang terbaik.

Dikalangan internasional itu tentu saja, ya itu tadi diantaranya Beliau diberi gelar doktor (Hc) dari Universitas Al-Azhar Mesir, artinya dunia Timur Tengah mengakui tentang kemampuan dan keilmuan Beliau, itu yang pertama.

Kedua, dengan menjabat Ketua DPR/MPR, Ketua DPA itu kan berinteraksi dengan lembaga-lembaga yang sama di dunia. Tentu itu juga ada pengaruhnya.

Menteri Sosial Salim Segaf Al-Jufri meminta gelar kepahlawanan nasional almarhum KH Dr. Idham Chalid segera diusulkan ke Pemda tempat kelahiran sang tokoh. Hal itu agar usulan tersebut bisa dibahas oleh Dewan Gelar dan Tanda Kehormatan.

"Kita semua merasa kehilangan. Karena itu usulan gelar pahlawan nasional harus disampaikan secara resmi kepada Pemda tempat kelahiran agar nanti dibahas Dewan Gelar dan Tanda Kehormatan," kata Mensos dalam siaran pers, Minggu (11/7/2010).

Kalau saya sangat setuju lah, ujar Amidhan atas usul Mensos tersebut, terlalu banyak jasanya kepada bangsa ini. Walaupun Beliau itu sebagai orang Kalimantan, dimana sifat orang Kalimantan itu tidak mau menonjolkan diri.

Namun jasanya itu luar biasa, dilihat dari masa mudanya itu sudah berkiprah ditingkat nasional. Coba bayangin pada tahun 1952 sudah menjabat Waperdam, itu kan tingkat nasional.

Jadi, kalau ada wacana, tapi kalau saya tidak wacana lagi, harus ada usul, nah itu yang mengusulkan sebaiknya Gubernur Kalsel lah. Apalagi Gubernur saat ini berasal dari PPP, namun boleh saja dimulai dari Bupati Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU).

Sementara masyarakat Jakarta yang tergabung dalam Kerukunan Warga Kalimantan Selatan (KWKS) dan organisasi lain dari Kalimantan di Jabodetabek, itu perlu mengusulkan juga.

Nanti kalau saya sih tinggal tandatangan saja. Saya pribadi sangat setuju sekali, karena saat ini yang baru diberi gelar pahlawan nasional adalah ir. Pangeran Muhammad Noor, ini yang diakui zaman terakhir ini, di luar dari Pangeran Hidayatullah, Pangeran Antasari, Sultan Adam dan lain sebagainya, itu kan pahlawan yang lama. * (Syam)