Pengusaha kecil dan menengah serta koperasi kedudukannya sering disepelekan. Tidak mendapat hak yang sama dengan pengusaha lain. Terlebih lagi kurangnya mendapat perhatian untuk membina membangun mutu.

Oleh : Syamhudi

Jakarta, MediaProfesi.com – Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) sebagai organisasi pengusaha pejuang, sangat meinmperhatikan dan berkepentingan dengan pengusaha kecil, menengah dan koperasi untuk bersama-sama membangun perekonomian Indonesia.

Dr. Dhaniswara K. Harjono, SH, MH, MBA mengatakan, gagasan awal didirikan HIPPI adalah sebagai organisasi pengusaha pejuang, banyak yang kita perjuangka untuk kepentingan rakyat kecil. “Sedangkan kita tahu kalau anatomi dari pengusaha ini 99,9% pengusaha kecil, menengah, koperasi dan yang sangat kecil sekali. Ini yang harus diperjuangkan paling tidak ada kesetaraan di antara mereka,” kata salah satu calon Ketua Umum HIPPI pada Munas ke-7.

Salah satu Visi-nya bilamana dia diberi kesempatan menjabat Ketua Umum HIPPI oleh peserta Munas ke-7, pertama yang akan dibenahi adalah berkaitan peraturan dan kebijakan yang ada. Karena pelaku usaha bekerja berdasarkan aturan-aturan yang ada.

“Kita tahu di era reformasi banyak keluar produk-produk hokum, berbagai peraturan dan kebijakan di bidang ekonomi saat ini yang bermasalah, sehingga tidak sesuai dengan perkembangan zaman khususnya perkembangan UKM,” terang Dhanis di sela Munas ke-7 HIPPI.

Menyikapi banyaknya masuk produk asing ke dalam negeri sebagai konsekwensi Indonesa turut menandatangani perjanjian pasar bebas. Sehingga intinya pasar bebas itu memang tidak bisa dihindari lagi, tapi yang penting kita bisa menciptakan pengusaha-pengusaha yang baik dan sehat dan diberikan kesempatan untuk setara bersaing antara yang satu dengan lainnya.

Di dalam Undang-undang kita sebagian juga sudah mengakomodir itu. Tapi yang paling penting adalah perhatian harus dicurahkan kepada pengusaha yang selalu berhadapan dengan konsumen. Karena Konsumen adalah sumber pendapatan bagi pengusaha.

Untuk itu kesejahteraan konsumen pun harus dipikirkan. “Nah, produk-produk yang masuk ke Indonesia banyak yang tidak memperhatikan kepentingan konsuemen,” kritiknya.

Tentunya HIPPI harus berpihak kepada kepentingan pengusaha kecil dan menengah, salah satu problem mereka adalah masalah mutu suatu produk, itu yang harus kita pikirkan. Kita harus perjuangkan bahwa standarisasi mutu yang ada ini tidak membebani pengusaha khususnya pengusaha kecil.

“Jadi memang dibutuhkan suatu terobosan-terobosan, perjuangan-perjuangan yang harus diperjuangkan oleh asosiasi pengusaha ataupun himpunan pengusaha seperti HIPPI ini,” tambah Dhanis.

Misalnya, sekarang ini ada lagi UU produk halal, apakah itu sudah tepat diterapkan di Indonesia. Saya mensinyalir kalau itu sampai diterapkan, itu hanya akan menaikkan biaya produksi dari pengusaha, dan itu tidak lebih dari jual beli label nantinya. Hal seperti itu harus kita tolak, tidak mungkin. Jadi kita harus pilih cara-cara yan tidak membebani pengusaha.

Walaupun produk itu akan dibebankan kepada harga, yang dirugikan adalah konsumen. Kalau konsumen dirugikan, maka mereka tidak akan mau beli produk yang dihasilkan oleh pengusaha. Dan pada akhirnya pengusaha itu sendiri yang rugi, sehingga tidak bisa beroperasi dan terjadi PHK. * (Syam)