Pandangan Politik Sunan Giri: Inspirasi bagi Pemerintahan Islam yang Adil dan Demokratis

Sunan Giri adalah salah satu dari sembilan wali yang menyebarkan Islam di tanah Jawa pada abad ke-15 dan ke-16. Beliau dikenal sebagai sosok pemimpin dewan ulama Walisongo dan penyusun tata cara pemerintahan Islam yang berlandaskan nilai-nilai partisipasi, keadilan, dan pemberdayaan masyarakat. Pandangan politik Sunan Giri seringkali dijadikan rujukan termasuk oleh Raden Patah ketika hendak mendirikan kerajaan Demak1.

Dalam artikel ini, kami akan membahas lebih lanjut tentang pengertian pandangan politik Sunan Giri, latar belakang dan peran politisnya, serta implikasinya bagi pemerintahan Islam di masa kini. Kami berharap artikel ini dapat memberikan Anda wawasan dan inspirasi tentang bagaimana Islam dapat menjadi sumber nilai dan norma bagi tatanan sosial yang harmonis dan progresif.

Pengertian Pandangan Politik Sunan Giri

Pandangan politik Sunan Giri dapat dipahami dari prinsip-prinsip yang beliau anut dan terapkan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Salah satu prinsip utama yang beliau pegang adalah Ahlul Halli Wal Aqdi, yang berarti orang-orang yang berhak mengikat dan memutuskan dalam hal-hal yang berkaitan dengan urusan umum2.

Prinsip ini mengandung makna bahwa pemerintahan harus didasarkan pada konsensus dan partisipasi dari masyarakat, bukan hanya dari penguasa atau elit saja.

Selain itu, Sunan Giri juga mengedepankan prinsip adiluhung, yang berarti nilai-nilai luhur yang harus dijunjung tinggi oleh setiap individu dan kelompok dalam masyarakat. Prinsip ini mencakup nilai-nilai seperti kejujuran, keadilan, kesetiaan, kerjasama, toleransi, dan keseimbangan3.

Prinsip ini menunjukkan bahwa Sunan Giri menghargai keragaman dan persatuan dalam masyarakat, serta menghindari sikap egois dan otoriter.

Prinsip lain yang menjadi landasan pandangan politik Sunan Giri adalah prinsip pemberdayaan, yang berarti upaya untuk meningkatkan kualitas dan kesejahteraan masyarakat, khususnya yang lemah dan tertindas. Prinsip ini dilakukan dengan cara memberikan pendidikan, bimbingan, fasilitas, dan perlindungan kepada masyarakat, serta memberikan kesempatan dan ruang bagi mereka untuk berkontribusi dan berpartisipasi dalam pembangunan.

Prinsip ini menunjukkan bahwa Sunan Giri peduli dan bertanggung jawab terhadap nasib dan hak-hak masyarakat.

Latar Belakang dan Peran Politis Sunan Giri

Sunan Giri lahir dengan nama Raden Paku pada tahun 1442 di Blambangan, Banyuwangi. Ayahnya adalah Maulana Ishak, seorang ulama dari Champa yang menikah dengan putri raja Blambangan. Ibunya adalah Dewi Sekardadu, putri dari Prabu Satmata, raja Majapahit. Sunan Giri memiliki darah bangsawan dari kedua orang tuanya, namun beliau lebih memilih untuk menekuni ilmu agama dan tasawuf.

Sunan Giri belajar agama Islam dari ayahnya, kemudian dari Sunan Ampel di Surabaya, dan akhirnya dari Syekh Ibrahim As-Samarkandi di Gresik. Beliau juga belajar ilmu-ilmu lain seperti sastra, sejarah, filsafat, astronomi, dan matematika. Beliau diberi gelar Sunan Giri karena beliau mendirikan pesantren di lereng Gunung Giri, Gresik. Pesantren Giri kemudian menjadi salah satu pusat penyebaran Islam di Jawa, bahkan sampai ke Madura, Lombok, Kalimantan, Sulawesi, Sumatera, dan Maluku.

Dalam politik kenegaraan, Sunan Giri tampil sebagai pembesarnya. Beliau ahli negara diantara para wali songo. Beliau pula yang menyusun peraturan-peraturan ketataprajaan dan pedoman-pedoman tata cara di keraton. Dalam hal ini, Sunan Giri dibantu oleh Sunan Kudus yang juga ahli dalam soal perundang-undangan dan hukum peradilan. Sunan Giri juga berperan sebagai penasehat dan mediator bagi para raja dan penguasa di Jawa, seperti Raden Patah, Sultan Trenggana, dan Sunan Prawoto. Beliau juga membantu mengatasi konflik dan perselisihan antara kerajaan-kerajaan Islam di Jawa, seperti Demak, Pajang, dan Mataram.

Implikasi Pandangan Politik Sunan Giri bagi Pemerintahan Islam di Masa Kini

Pandangan politik Sunan Giri memiliki implikasi yang relevan dan aktual bagi pemerintahan Islam di masa kini. Beberapa implikasi tersebut adalah sebagai berikut:

Pandangan politik Sunan Giri menunjukkan bahwa Islam tidak bertentangan dengan demokrasi, melainkan mendukungnya. Islam mengajarkan bahwa pemerintahan harus didasarkan pada konsensus dan partisipasi dari masyarakat, bukan hanya dari penguasa atau elit saja. Islam juga mengajarkan bahwa pemerintahan harus menghormati hak-hak dan kewajiban masyarakat, serta menghindari penyalahgunaan kekuasaan dan korupsi.

Pandangan politik Sunan Giri menunjukkan bahwa Islam tidak bermusuhan dengan keragaman, melainkan menghargainya. Islam mengajarkan bahwa pemerintahan harus mengedepankan nilai-nilai luhur yang mencakup kejujuran, keadilan, kesetiaan, kerjasama, toleransi, dan keseimbangan. Islam juga mengajarkan bahwa pemerintahan harus mengakui dan menghormati perbedaan dan persatuan dalam masyarakat, serta menghindari diskriminasi dan permusuhan.

Pandangan politik Sunan Giri menunjukkan bahwa Islam tidak mengabaikan kesejahteraan, melainkan memperhatikannya. Islam mengajarkan bahwa pemerintahan harus melakukan upaya untuk meningkatkan kualitas dan kesejahteraan masyarakat, khususnya yang lemah dan tertindas. Islam juga mengajarkan bahwa pemerintahan harus memberikan pendidikan, bimbingan, fasilitas, dan perlindungan kepada masyarakat, serta memberikan kesempatan dan ruang bagi mereka untuk berkontribusi dan berpartisipasi dalam pembangunan.

Kesimpulan

Pandangan politik Sunan Giri adalah pandangan politik yang berlandaskan nilai-nilai partisipasi, keadilan, dan pemberdayaan masyarakat. Prinsip-prinsip yang beliau anut dan terapkan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara adalah Ahlul Halli Wal Aqdi, adiluhung, dan pemberdayaan.

Sunan Giri adalah sosok pemimpin dewan ulama Walisongo dan penyusun tata cara pemerintahan Islam yang berpengaruh di tanah Jawa. Pandangan politik Sunan Giri memiliki implikasi yang relevan dan aktual bagi pemerintahan Islam di masa kini.