Oleh : Syamhudi

Jakarta, MediaProfesi.com - Subdisi BBM dalam APBN-P 2012 sebesar Rp 137,4 triliun dapat membengkak nantinya. Sebab asumsi yang digunakan harga ICP USD 105 per barel. Padahal harga riil Februari 2012 sudah USD 122 per barel. Hal ini diperlihatkan pada tahun 2011, dimana subsidi BBM dalam APBN-P Rp 129,7 triliun. Tapi realisasinya Rp 165,2 triliun.

Kepala Pusat Data Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulan Bencana (BNPB), DR. Sutopo Purwo Nugroho, APU mengatakan bahwa subdisi BBM Rp 137,4 triliun sangat besar. Angka tersebut jauh lebih besar daripada total kerusakan dan kerugian bencana besar yang terjadi di Indonesia dari tahun 2004 hingga 2011.

“Total dampak 10 bencana besar di Indonesia “hanya” sekitar Rp 106,7 triliun. Artinya dampak bencana yang meluluhlantakkan kehidupan masyarakat di daerah bencana tersebut hanya 78 persen dari subsidi BBM 2012,” kata DR. Sutopo dalam siaran pers kepada MediaProfesi.com (2/3/2012).

Menurutnya, kerusakan dan kerugian dari 10 bencana besar tersebut adalah: gempabumi dan tsunami Aceh dan Nias (2004) Rp 41,4 triliun, gempabumi Yogyakarta dan Jawa Tengah (2006) Rp 29,15 triliun, gempabumi Sumatera Barat (2007) Rp 2,45 triliun, banjir Jakarta (2007) Rp 5,18 triliun, gempabumi Bengkulu (2007) Rp 1,88 triliun.

Kemudian gempabumi Sumatera Barat (2009) Rp 20,87 triliun, tsunami Mentawai (2010) Rp 348 miliar, banjir bandang Wasior (2010) Rp 281 miliar, erupsi Merapi (2010) Rp 3,56 triliun, dan lahar dingin Merapi (2011) sekitar Rp 1,6 triliun.

Bandingkan pula subsidi BBM tersebut dengan alokasi dana cadangan penanggulangan bencana yang hanya sekitar Rp 4,5 triliun per tahun. Hanya 3,3 persennya saja. Bahkan jika diasumsikan dana cadangan penanggulangan bencana flat atau tetap saja Rp 4,5 triliun per tahunnya, maka Rp 137,4 triliun tersebut setara dengan penggunaan selama 30 tahun.

Padahal dana cadangan penanggulangan bencana tersebut digunakan untuk mengatasi semua bencana besar maupun kecil yang terjadi di seluruh Indonesia. Terlalu kecil. Tidak aneh jika akhirnya korban bencana memperoleh bantuan pembangunan rumah menunggu 3 tahun setelah bencana.

Sebagai gambaran lain, subsidi BBM dengan nilai Rp 137,4 triliun itu, jika digunakan untuk pembangunan infrastruktur maka banyak manfaatnya. Jembatan Selat Sunda (JSS) dengan panjang 31 km dan lebar 60 m hanya membutuhkan Rp 117 triliun. JSS ini dapat menjadi landmark Indonesia dan memberikan manfaat lain bagi nasional maupun lokal.

“Pembangunan kereta api cepat Jakarta-Surabaya sepanjang 685 km, sehingga Jakarta-Surabaya dapat dicapai 3 jam yang membutuhkan Rp 90 triliun,” tambahnya.

Kebutuhan JORR Tahap II sepanjang 122,6 km sebanyak Rp 5 triliun. Pembangunan MRT Jakarta sepanjang 14 km yang butuh dana Rp 8,5 triliun, sehingga kemacetan di Jakarta dapat diatasi. Atau pembangunan Jembatan Suramadu atau sejenis yang menghabiskan dana Rp 4,5 triliun sehingga dapat menjangkau aksesibilitas antar pulau.

“Artinya subsidi BBM tersebut sangat besar. Akibatnya menjadi beban pemerintah yang akhirnya dapat menghambat proses pembangunan,” ujarnya.

Ini hanya perbandingan antara subsidi BBM dengan dampak bencana dan pembangunan infrastruktur. Untuk menunjukkan bahwa dana tersebut sangat besar. Tanpa ada kepentingan politik apa pun. * (Syam)