Oleh : Muhammad

Jakarta, MediaProfesi.com – Masih belum hilang rasanya diingatan kita dengan istilah auto pilot RI yang ramai dibicarakan dari berbagai kalangan. Namun sayang auto pilot RI yang handal ini ternyata salah masuk pesawat, dia membawa pesawat asing yang penumpangnya juga orang asing. Sementara rakyat tertinggal di pesawat lain, tidak ada pilotnya sehingga terombang-ambing ditengah badai korupsi dan investasi yang sudah dikuasai asing.

Menurut pengamat sosial ekonomi Ecosoc, Sri Paluppi, memang tidak salah bahwa Presiden SBY seorang pilot yang handal, tapi masalahnya pilot kita ini sedang mabuk puji-pujian dari lembaga asing, sampai tidak sadar bahwa dia telah salah masuk pesawat.

“Jadi bukan pesawat RI yang dia terbangkan, tetapi pesawat asing yang penumpangnya itu adalah para investor, tentu saja di dalamnya adalah mayoritas investor asing, koruptor dan kalangan atas yang diuntungkan oleh kebijakan-kebijakan sang pilot;” ujar Sri Paluppi pada diskusi yang diselenggarakan Rumah Perubahan 2.0 bertema “Optimisme Ekonomi dan Rendahnya Kesejahteraan Rakyat”, di Jakarta, Selasa (24/01/2012).

Sementara rakyat tertinggal di pesawat lain, tidak ada pilotnya sehingga terombang-ambing ditengah badai korupsi dan investasi. Nah, ini gambaran kita yang sesungguhnya, realitas yang di atas dengan di bawah itu sedemikian jauhnya, sampai-sampai para pengurus negeri ini seperti ibarat katak dalam tempurung.

Jadi melihat apa yang ingin dia lihat, bukan realitas yang sesungguhnya. Tentunya indikator-indikatornya yang dia suka, dan yang menguntungkan sesuai dengan apa yang dia mau lihat. “Muali dari indikator kemiskinan, indikator penganggguran semuanya sudah tidak sesuai dengan realitas,” ujarnya.

Kalau kita lihat dari sisi investasi, pemerintah mentargetkan investasi pada 2012 sebesar Rp 290 triliun atau meningkat 20% dibanding 2011 yang realisasinya mencapai Rp 240 triliun. Tapi belum sampai dari yang ditargetkan, lanjut Paluppi negara kita sudah dikuasai investor asing.

“Jadi misalnya di seluruh daerah itu kalau ditancapkan bendera dari masing-masing negara investor, maka kita lihat dari sabang sampai merauke sudah sulit menemukan merah putih berkibar di republik ini. Mulai dari investasi pertambangan, perkebunan, hutan tanaman industri dan lain sebagainya,” tegas Paluppi dengan penuh rasa prihatinnya.

Ditegaskan Paluppi, sejak era reformasi penjualan aset-aset negara itu memang sudah berjalan, tetapi pada era Presiden SBY itu cepat sekali penjualan, ibaratnya jual cepat, jual habis, dan jual murah. Kita tahu dengan hanya Rp 300 per meter per segi sudah bisa investor mengubah hutan lindung atau pun hutan yang bukan lindung menjadi lokasi pertambangan, perkebunan, HTI dan celakanya kalau kita lihat pulau-pulau besar itu mayoritas sudah dikuasai asing.

Saat ini para investor mulai masuk ke pulau-pulau kecil. Kebetulan kami banyak bekerja di daerah Indonesia Timur terutama di Papua dan NTT. Bayangkan NTT itu kan daerah kepulauan, sekarang mulai dari pertambangan Cina, India, dan Korea. Dan yang lebih memprihatinkan adalah mereka menjalankan dengan sistem, silahkan rakyat menggali sendiri tanahnya dan bagi mereka yang tidak mau menggali, itu di pasok uang sebanyak-banyaknya kemudian dihitung sebagai hutang yang tidak lagi mereka bisa bayar.

Akhirnya pertambangan berjalan dengan hutang, ini sistem perbudakan dengan jeratan hutang. Dari kalangan ibu rumah tangga, anak-anak perempuan, dan yang lebih memprihatinkan perempuan hamil pun terpaksa harus menambang supaya bisa membayar hutang-hutang mereka, itu yang terjadi.

Bagaimana mungkin kita mengatakan, ekonomi kita sekarang masuk 15 besar, kalau rakyat yang sesungguhnya sudah semakin tidak memiliki apa-apa lagi di negeri tanah kelahirannya sendiri sejak turun temurun, mulai dari uyut, datuk, kakek dan seterusnya.

Ketika situasi dua tahun terakhir, hujan terus menerus karena iklim ekstrim atau pun sama sekali tidak ada hujan atau kering, pemerintah tidak bisa menyelematkan bagaimana mereka bisa bertahan tetapi justru menyelamtkan itu dengan cara masuk proyek-proyek pertambangan. Sehingga situasi ketahanan pangan ke depan itu semakin memprihatinkan.

Jadi kalau kita lihat apa sih sebenarnya yang masih kita punya, pasal 33 dari UUD 45 itu sudah praktis tidak berlaku lagi, yaitu bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya di kuasai negara dan digunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

“Itu sudah tidak berlaku, karena apa? Ya, mana lagi aset yang dikuasai oleh negara kita, semua sudah dikuasai investor, dimana bila tidak investor asing ya oleh investor hitam, yang negara tidak mampu lagi mengendalikannya,” tuturnya.

Kalau yang namanya aset ekonomi, yang menjadi alat satu-satunya untuk mensejahterakan rakyat sudah bukan lagi di tangan negara, bagaimana mungkin kita mau ngomong kesejahteraan rakyat.

Karena indikator pembangunan kita sekarang sudah tidak lagi bicara soal kesejahteraan. Tetapi indikatornya pertumbuhan ekonomi yang kalau pertumbuhan ekonomi jelas bahwa ekonomi itu memang harus disasar kepada mereka yang punya modal besar.

Coba kita lihat pertumbuhan ekonoi ditopang oleh siapa? Bukankah oleh industry-industri besar, oleh industri yang menopang konsumerisme karena pertumbuhan ekonomi kita tidak lagi di topang oleh produksi tetapi oleh konsumerisme. * (Muh/Syam)