Oleh : Achmad

Jakarta, MediaProfesi.com - Protes para penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang berasal dari Kepolisian dan Kejaksaan kepada Ketua KPK Abraham Samad mengkonfirmasi adanya pertikaian di antara pimpinan KPK sungguh-sungguh nyata. Tapi gejolak yang kemudian tercium keluar ini membawa berkah bagi rakyat Indonesia yang menginginkan korupsi benar-benar diberantas di negeri ini.

"Mencuatnya gejolak di tubuh KPK memang membawa berkah. Sekarang kita jadi tahu bahwa pertikaian di antara pimpinan KPK benar-benar ada, bukan sekedar isu. Saya yakin Abraham Samad yang benar-benar ingin memberantas korupsi di lingkaran kekuasaan mendapat rintangan serius dari orang-orang KPK lama," ujar Koordinator Gerakan Indonesia Bersih (GIB) Adhie M Massardi.

Menurut mantan Jubir Presiden Abdurrahman Wahid ini, adanya ketidakpuasaan kalangan penyidik KPK dari kepolisian dan kejaksaan, sebagai bagian dari rekayasa orang-orang KPK lama untuk mendiskreditkan Abraham Samad. Ketua KPK itu dianggap tidak bisa diajak menjadi oportunis (pro penguasa dan pro koruptor) sebagaimana yang mereka lakukan selama ini.

"Itulah sebabnya, GIB dan kekuatan civil society lainnya akan segera melakukan konsolidasi seperti di era 'Cicak vs Buaya' untuk memperkuat KPK di bawah kepemimpian Samad. Upaya ini sekaligus untuk membersihkan KPK dari intervensi penguasa dan orang-orang dalam yang telah melangkah di jalan kompromi dengan para maling uang negara itu," tukas Adhie lagi.

Seleksi ulang

Sebelumnya Ketua Aliansi Rakyat untuk Perubahan (ARUP) Rizal Ramli menyebut banyaknya penyidik KPK yang tidak bekerja all out. Hal ini disebabkan status mereka adalah pinjaman dari Kepolisian, kejaksaan, dan BPKP atau Depkeu. Akibatnya, ketika mereka harus menyidik para pejabat keuangan, kejaksaan, dan kepolisian, mereka tidak independen.

“Saya minta bung Abraham Samad menyeleksi ulang para penyidik di KPK yang berasal dari Kepolisian, Kejaksaan, dan Kementerian Keuangan atau BPKP. Mereka yang lolos seleksi diangkat jadi pegawai tetap KPK. Dengan begitu, pemberantasan korupsi bisa benar-benar bisa efektif," tukas Rizal Ramli yang juga mantan Menko Perekonomian ini.

Lebih jauh baik Rizal Ramli maupun Adhie juga mendesak KPK dibebaskan dari segala bentuk intervensi dari pihak mana pun. Pada saat yang sama, mereka juga minta agar KPK dibersihkan dari pimpinan yang tidak berintegritas dan justru melindungi pihak-pihak bermasalah.

"KPK harus benar-benar dijaga independensinya. Karenanya tidak boleh ada intervensi dari pihak mana pun. Syaratnya, Pimpinan KPK harus steril dari orang-orang yang bermasalah. Pemeriksaan Yulianis di apartemen Ritz Carlton atas biaya dari Yulianis adalah skandal yang sangat tidak bermoral," ujar Rizal Ramli kepada wartawan usai bertemu dengan Pimpinan KPK di gedung KPK, Jumat sore (9/32012).

Menurut Rizal Ramli yang juga dikenal sebagai tokoh perubahan nasional, Abraham Samad bisa menjadi tumpuan harapan rakyat Indonesia dalam hal pemberantasan korupsi. Sebagai anak muda, Abraham masih bersih dari berbagai beban rekam jejak yang tidak berintegritas. Namun salah satu kelemahan KPK selama ini antara lain karena pimpinannya tidak solid. Yang lebih parah lagi, ada pimpinan KPK yang justru melindungi para koruptor.

Adhie dan Juru Bicara Rumah Perubahan 2.0 Edy Mulyadi bahkan mendesak Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas dan Bambang Widjoyanto segera mundur. Busyro dinilai sering memberi pernyataan yang menyesatkan publik. Sedangkan Bambang diragukan integritasnya dan memiliki benturan kepentingan, terutama karena tidak menjelaskan statusnya yang pernah menjadi pansehat hukum Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS) saat mengikuti fit and proper test di DPR.

"Bagaimana mungkin Busyro menyatakan skandal Century dan berbagai kejahatan kerah putih lainnya tidak merugikan negara? Karena itu, saya minta dia mengundurkan diri, agar KPK tetap terjaga integritasnya," kata Adhie.

Ketika menjadi penasehat hukum Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Bambang tidak bersikap ketika Budi Sampoerna memecah depositonya di Bank Century senilai Rp494 miliar menjadi masing-masing Rp2 miliar agar masuk dalam skema penjaminan. Pemecahan deposito itu terjadi sekitar seminggu sebelum Century di-bail out.

Dana Budi yang dipecah menjadi ratusan rekening itu memang akhirnya dibayar penuh oleh LPS. Dengan demikian, setidaknya negara dirugikan Rp492 miliar. Karena seharusnya Budi Sampoerna hanya berhak mendapat penjaminan dari LPS sebesar Rp2 miliar. Sedangkan yang Rp 492 miliar menjadi hak negara.

"Pertanyaannya, sebagai penasehat hukum LPS, kenapa Bambang tidak berusaha menyelamatkan uang negara? Bukankah modal LPS yang Rp4 triliun itu berasal dari APBN? Biar rakyat tahu, dana itu adalah uang pajak yang dipungut dari rakyat," kata Edy. * (Ach/Syam)