Oleh : Riyoko

Jakarta, MediaProfesi.com - Ketua Aliansi Rakyat untuk Perubahan (ARUP) Rizal Ramli minta semua pihak tidak mengintervensi Komisi Pemberantas Korupsi (KPK). Namun dia juga minta agar KPK dibersihkan dari pimpinan yang tidak berintegritas dan justru melindungi pihak-pihak bermasalah.

"KPK harus benar-benar dijaga independensinya. Karenanya tidak boleh ada intervensi dari pihak mana pun. Syaratnya, Pimpinan KPK harus steril dari orang-orang yang bermasalah. Pemeriksaan Yulianis di apartemen Ritz Carlton atas biaya dari Yulianis adalah skandal yang sangat tidak bermoral," ujar Rizal Ramli kepada wartawan usai bertemu dengan Pimpinan KPK di gedung KPK, Jumat sore (9/3/2012).

Menurut Rizal Ramli yang juga dikenal sebagai tokoh perubahan nasional, Abraham Samad bisa menjadi tumpuan harapan rakyat Indonesia dalam hal pemberantasan korupsi. Sebagai anak muda, Abraham masih bersih dari berbagai beban rekam jejak yang tidak berintegritas. Namun salah satu kelemahan KPK selama ini antara lain karena pimpinannya tidak solid. Yang lebih parah lagi, ada pimpinan KPK yang justru melindungi para koruptor.

Senada dengan Rizal Ramli, Koordinator Indonesia Bersih Adhie M Massardi mengatakan, sebagai pimpinan KPK, Busyro Muqoddas sering memberi pernyataan yang menyesatkan.

"Bagaimana mungkin skandal Century dan berbagai kejahatan kerah putih lainnya tidak merugikan negara? Karena itu, saya minta pak Busyro mengundurkan diri, agar KPK tetap terjaga integritasnya," kata Adhie.

Tuntaskan skandal Century

Pada kesempatan itu, Ketua KPK Abraham Samad menyatakan terima kasih atas dukungan Rizal Ramli dan ARUP. Dia juga menjamin tidak ada keinginan untuk memetieskan kasus Century. Jika tidak tuntas tahun ini, lanjut dia skandal Century bisa jadi beban sejarah dan akan mewariskan hal yang buruk kepada generasi masa depan.

"Saya tidak punya cita-cita lain setelah dari KPK. Setelah 4 tahun di Jakarta, saya akan kembali ke kampung. Saya tidak punya beban apa-apa. Saya jamin kasus Century akan tuntas tahun ini. Kalau pun untuk itu terjadi benturan dan ada korban, biarlah saya yang menjadi korban," ujar Abraham.

Korupsi di Banggar DPR

Pada kesempatan itu, Rizal Ramli juga minta KPK membongkar tuntas korupsi Badan Anggaran (Banggar) DPR-RI. Di zaman Soeharto korupsi terjadi saat pelaksanaan di lapangan. Sekarang, selain terjadi di lapangan, korupsi sudah terjadi pada saat sejak pembahasan anggaran di Banggar DPR. Saat ini diperkirakan sekitar 50% anggaran dikorupsi, sejak pembahasan di Banggar hingga pelaksanaan di lapangan.

Di sisi lain, Rizal Ramli Mengakui, memang tidak mudah memberantas korupsi di Banggar. KPK akan berhadapan dengan partai-partai besar. Meski demikian, KPK harus pantang mundur agar Indonesia benar-benar bebas dari korupsi yang menyengsarakan rakyat.

Mantan Menko Perekonomian ini juga menyebut banyaknya penyidik KPK yang tidak bekerja all out. Hal ini disebabkan status mereka adalah pinjaman dari Kepolisian dan BPKP atau Depkeu. Akibatnya, ketika mereka harus menyidik para pejabat keuangan dan kepolisian, mereka tidak independen.

"Saya minta bung Abraham Samad menyeleksi ulang para penyidik. Yang lolos seleksi diangkat jadi pegawai tetap KPK. Dengan begitu, pemberantasan korupsi bisa benar-benar bisa efektif," tukas Rizal Ramli.

Adhie minta Abraham Samad mengusut setoran uang dari Nazarudin kepada Edhie Baskoro Yudhoyono alias Ibas. Sebagai mana ditulis Tempo.com, mantan Bendahara Umum Partai Demokrat itu juga menyatakan memberi uang USD 5 juta kepada Ani Yudhoyono (lihat: http://m.tempo.co/2012/02/14/383805).

"Tempo menyebut USD 5 juta itu setoran dari Pertamina. Sebetulnya itu setoran dari para mafia minyak. Ini tindakan yang sangat tidak bermoral. Ani Yudhoyono menerima setoran dari mafia minyak di saat pemerintah hendak menaikkan harga BBM yang akan menyengsarakan rakyat banyak. Saya minta KPK mengusut soal ini sampai tuntas," ungkap Adhie. * (Riy/Syam)