Oleh : Gunandi

Jakarta, MediaProfesi.com - Polisi membubarkan paksa massa peserta aksi Gerakan Rakyat untuk Duduki Cikeas (GERUDUC) 2 yang berkumpul di Tugu Proklamasi, Jakarta Pusat, siang ini, Rabu (15/2/2012). Polisi juga berhasil menyita spanduk dan poster yang digunakan untuk berdemo. Massa pun akhirnya menuju kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dan Komisi Nasional Hak Azasi Manusia (Komnas HAM) untuk melaporkan tindakan polisi.

Menurut Koordinator Aksi GERUDUC-2 Yos, massa sedianya akan menuju rumah kediaman pribadi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Mereka bermaksud menyampaikan aspirasi bahwa SBY sudah tidak berguna lagi sebagai Presiden RI. Untuk itu, GEURUDC-2 menuntut pemerintah menghentikan gaji dan seluruh fasilitas yang diterima SBY.

Dalam aksinya, mereka membawa sejumlah spanduk dan poster, yang antara lain berbunyi “Tidak Menjalankan Amanat dan Kewajiban Sebagai Presiden RI, Stop Gaji dan Fasilitas SBY" dan "Negeri Autopilot Tidak Perlu Presiden, SBY Lebih Baik Di Rumah Saja".

“Kami sempat ribut dengan polisi. Bahkan saya sendiri hampir kena pukulan polisi. Mereka merampas spanduk dan poster. Ini jelas pelanggaran HAM. Lagi pula, spanduk dan poster dilindungi UU sebagai bagian dari perangkat aksi. Kami akan melaporkan ini ke LBH dan Komnas HAM,” ujar Yos.

Di LBH, massa GERUDUC-2 diterima Direktur LBH Nur Kholis. Menurut Nur, apa yang dilakukan polisi tidak sah dan sudah melanggar hukum. LBH juga berjanji akan menindaklanjuti laporan GERUDUC-2 serta akan terus mengawal kasus ini secara hukum.

“Dengan merampas poster dan spanduk aksi, polisi telah melanggar hukum dan UU. Apalagi menurut koordinatornya, GERUDUC-2 juga sudah menyampaikan surat pemberitahuan akan melakukan aksi. Ini tidak boleh dibiarkan. Kami akan terus kawal kasus ini secara hukum. Tujuannya, agar polisi juga taat hukum. Bukankah mereka adalah penegak hukum juga?” tukas Nur.

Di Bekasi

Aksi GERUDUC-2 dipecah dari tiga titik keberangkatan. Selain dari Tugu Proklamasi, sebagian massa juga berkumpul di depan Universitas 45 (UNISMA) Bekasi dan Kampus Universitas Pakuan, Bogor. Mereka juga mendapat penjagaan ketat dari aparat polisi yang besenjata lengkap. Setelah berorasi, akhirnya massa bergerak ke Cikeas dengan pengawalan polisi. Bahkan Kapolresta Bekasi ikut dalam rombongan yang mengawal.

“Tapi ternyata massa aksi dihentikan di pertigaan Jambrud (Bantar Gebang). Setelah bernegosiasi, polisi dan tentara hanya memberi kesempatan selama 15 menit untuk kembali berorasi. Kesempatan itu kami gunakan untuk membagi-bagi 500 lembar release kepada masyarakat di sekitar aksi,” ungkap Agus, koordinator aksi.

Menurut dia, aksi yang sama sekali tidak anarkis itu hanya bermaksud menyampaikan aspirasi, bahwa SBY sudah tidak ada manfaatnya lagi bagi bangsa dan rakyat Indonesia. Karena itu GERUDUC-2 minta SBY duduk manis di rumah, tidak usah berkantor lagi di Istana.

Sebagaimana di Tugu Proklamasi, massa aksi GERUDUC-2 yang berkumpul di depan kampus UNISMA juga membawa sejumlah poster dan spanduk. Salah satu spanduk itu berbunyi “Turunkan dan adili perampas tanah rakyat, SBY-Boediono”.

Di Bogor

Dari Bogor dilaporkan sejak semalam sudah banyak intel polisi dan tentara yang berkeliaran di kampus Universitas Pakuan dan sekitarnya. Mereka berusaha mencegah massa yang akan berdemo ke Cikeas. Selain itu, sejak pagi sekitar 200 personel polisi berseragam dan berpakaian sipil sudah bergerak ke Cibubur untuk mencegat massa yang akan berunjuk rasa ke kediaman SBY.

Dengan demikian, bisa disebut seluruh aksi massa GERUDUC-2 di tiga titik telah dicegat oleh aparat polisi dan tentara. Pencegatan di berbagai ruas yang diperkirakan akan dilalui massa aksi, dilkukan personel Polres Kota Depok, kepolisian dari Bogor, Bekasi, dan Jakarta Timur.

“Tindakan ini sekali lagi membuktikan bahwa SBY sudah sangat ketakutan terhadap aksi rakyat yang semakin tidak percaya kepadanya. Tindakan polisi dan tentara yang mensterilkan kawasan Kampus Universitas Pakuan, sekitar jalan tol, dan terminal adalah bukti nyata ketakutan itu. Bahkan di sekitar Gunung Putri, Polisi merazia dan memriksa angkot dan bus yang lewat. Rezim ini memang sudah tidak legitimated dan harus segera dihentikan,” kata Indro Tjahjono, Tim Pengarah GERUDUC-2. * (Gun/Syam)