Oleh : Riyoko

Jakarta, MediaProfesi.com - Rezim Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) kian ketakutan menghadapi gerakan mahasiswa dan rakyat yang menginginkan perubahan sekarang juga. Penyerbuan dan pendudukan kampus-kampus sebelum aksi dimulai oleh tentara dan polisi menunjukkan SBY telah menempuh cara-cara fasis dan otoriter untuk menumpas aksi demonstran.

“SBY makin ketakutan dan kalap. Dia memerintahkan aparat keamanan untuk menumpas demonstran sebelum aksi dimulai. Padahal biasanya, aparat keamanan hanya mengamankan lokasi aksi. Ini jelas cara-cara fasis dan otoriter,” ujar Indro Tjahjono, Tim Pengarah Gerakan Rakyat untuk Duduki Cikeas (GERUDUC)-2, dalam siaran persnya yang diterima Redaksi MediaProfesi.com hari ini, Kamis (16/2/2012).

Seperti aksi kemarin, Rabu (15/2/2012) massa aksi GERUDUC-2 bermaksud menyampaikan apsirasinya di depan kediaman pribadi SBY di Puri Cikeas, Bogor. Massa demonstran terdiri atas tiga kelompok akan mendatangi Cikeas dari tiga arah.

Kelompok pertama dari Tugu Proklamasi, Cikini, Jakarta Pusat akan melintasi Jalan Tol Jagorawi. Kelompok kedua berangkat dari Unisma Bekasi dan akan melintasi Jalan Narogong menuju Cikeas. Sedangkan Kelompok ketiga berangkat dari Universitas Pakuan, Bogor, dan akan melintasi Jalan Gunung Putri - Cileungsi.

Indro mengatakan, tiga kelompok tersebut berencana berangkat bersamaan dari lokasi masing-masing pada pukul 10.00 WIB. Namun rencana itu tidak bisa direalisasikan karena aparat keamanan yang terdiri atas polisi dan tentara bertindak fasis. Bahkan di Tugu Proklamasi, polisi merampas poster, spanduk, dan bendera aksi.

“Sejak malam hari polisi sudah menyisir Universitas Pakuan, Bogor. Mereka bertanya dengan nada teror dan ancaman kepada setiap mahasiswa yang ditemui tentang rencana aksi keesokan harinya. Bahkan seorang mahasiswa yang mengendarai sepeda motor ditabrak dari samping oleh pengendara lain yang berboncengan. Akibatnya kaki mahasiswa itu patah dan motornya rusak. Ini cara-cara fasis,” ujar Indro geram.

Mantan aktivis 77/78 ini menjelaskan, kemarin aparat keamanan juga menyerbu Universitas Nasional. Hal ini mereka lakukan karena sebagian massa aksi yang dari Bogor sempat beristirahat di kampus Unas setelah mereka gagal mendatangi Cikeas karena dihadang aparat. Di kampus Unas aparat kembali melakukan teror dengan menginterogasi dan menakut-nakuti mahasiswa.

Di sekitar Gunung Putri, Polisi dan tentara juga merazia semua bus dan angkutan kota (Angkot). Mereka memeriksa setiap penumpang, kalau-kalau ada massa aksi yang akan menuju Cikeas. “Semua tindakan itu jelas-jelas cara fasis dan otoriter. SBY kalap dan ketakutan. Rezim SBY yang sudah diberi gelar oleh tokoh-tokoh lintas agama sebagai pembohong, memang harus segera diakhiri sekarang juga,” tukas Indro lagi.

Tidak perlu izin

Koordinator aksi GERUDUC-2 di Tugu Proklamasi Yos menyatakan, dia dan massa aksi nyaris bentrok denagn polisi sebelum massa diberangkatkan ke Cikeas. Insiden ini bermula karena polisi ngotot membubarkan aksi dengan alasan massa tidak punya izin. Kendati Yos sudah menunjukkan bukti pemberitahuan aksi melalui faks ke Polda, Polisi tetap tidak mau menerima penjelasan tersebut.

Kapolres Jakpus Kapolres Jakarta Pusat, Komisaris Besar Polisi Angesta Romano Yoyol, menjelaskan para demonstran tersebut hanya memberikan surat permohonan ijin saja berupa Faximili kepada pihak Polda Metro Jaya dan tanpa dilengkapi dengan surat pemberian ijin resmi dari Polda Metro Jaya. Lagi pula, demonstrasi ke rumah pribadi tidak diizinkan.

“Sejak kapan demo harus minta izin? Kami sudah patuhi UU dan memenuhi prosedur, yaitu dengan menyampaikan pemberitahuan kepada polisi. Lagi pula, mana ada larangan aksi di depan rumah pribadi. Kalau begitu, selama ini SBY memanggil para menterinya ke Cikeas apa untuk keperluan pribadi? Kalau keperluan pribadi, kenapa para menterinya datang dengan menggunakan kendaraan dinas, BBM, pengawalan, dan beragam fasilitas lain yang dibiayai dari uang rakyat?” sergah Yos dengan garang.

Setelah gagal ke Ciekas dan perangkat aksinya disita polisi, Yos dan massa aksinya bergerak menuju kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH), Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Kekerasan (Kontras), dan Komisi Nasional Hak Azasi Manusia (Komnas HAM) untuk melaporkan tindakan polisi yang telah melanggar hak azasi manusia (HAM).

Massa GERUDUC-2 yang berangkat dari tiga lokasi itu bermaksud menyampaikan aspirasi bahwa SBY sudah tidak berguna lagi sebagai Presiden RI. Untuk itu, mereka enuntut pemerintah menghentikan gaji dan seluruh fasilitas yang diterima SBY. Dalam aksinya, mereka membawa sejumlah spanduk dan poster, yang antara lain berbunyi "Tidak Menjalankan Amanat dan Kewajiban Sebagai Presiden RI, Stop Gaji dan Fasilitas SBY" dan "Negeri Autopilot Tidak Perlu Presiden, SBY Lebih Baik Di Rumah Saja" serta "Turunkan dan adili perampas tanah rakyat, SBY-Boediono". * (Riy/Syam)