Oleh : Syamhudi

Jakarta, MediaProfesi.com - Setiap musim kemarau, selalu muncul kekeringan dan krisis air. Bahkan saat musim kemarau normal pun, beberapa daerah mengelami kekeringan. Krisis air yang terjadi hingga saat ini masih dianggap belum sebagai masalah yang serius.

Kepada Pusat Data, Informasi dan Humas BNPN, DR. Sutopo Purwo Nugroho mengatakan, krisis air sesungguhnya menyimpan potensi konflik yang luar biasa di masa depan, khususnya bagi penduduk di pulau Jawa dan Bali.

Tindakan pengendalian untuk mengatasi masalah krisis air juga masih dilakukan dengan pendekatan simptomatik dengan gaya instan. Ketika terjadi kekeringan diatasi dengan distribusi air bersih melalui tangki air, penyediaan pompa, pemboran air dan perbaikian jaringan irigasi.

Gaya pendekatan demikian sesungguhnya tidak menyentuh akar permasalahan secara menyeluruh. Sebaliknya masalah yang dihadapi akan muncul secara berulang-ulang dan dalam intensitas yang semakin meningkat.

“Berdasarkan perhitungan neraca air, pada tahun 2000 secara nasional ketersediaan air permukaan hanya mencukupi 23% dari kebutuhan penduduk,” ungkap DR. Sutopo yang juga sebagai Peneliti Utama Bidang Hidrologi dan Konservasi Tanah di BPPT.

Sementara itu Pulau Jawa dan Bali kondisinya sudah defisit air sejak tahun 1995. Saat musim kemarau di Jawa terjadi defisit air sekitar 130 ribu juta meter kubik per tahunnya. Maka tidak aneh jika setiap musim kemarau di Jawa dan Bali seringkali terjadi krisis air di beberapa daerah.

Krisis air tersebut menyebabkan penyediaan kebutuhan air bersih bagi masyarakat terganggu. Tidak jarang masyarakat harus berjalan berkilo-kilo untuk memperoleh air. Bahkan kondisi air yang kualitasnya kurang memenuhi standard.

Di Indonesia, penyediaan air khususnya air minum memang masih menghadapai masalah yang kompleks. Keberhasilan penyediaan air minum bukan hanya semata-mata pada lemahnya kelembagaan.

Lenton dan Wright (2004) dalam “Achieving the Millennium Development Goals for Water and Sanitation: What Will It Take?”, mengidentifikasi beberapa kendala terkait keberhasilan penyediaan air minum di dunia ketiga, seperti di Indonesia yaitu: 1) politis (sektor air minum dan sanitasi belum menjadi prioritas), 2) finansial (kemiskinan).

Kemudian, 3) institusional (kurangnya lembaga yang tepat, tidak berfungsinya lembaga yang ada), 4) teknis (tersebarnya permukiman, aksesibilitas dan geografis ), dan 5) terbatasnya pasokan air dan bencana alam. Selain itu, kurangnya partisipasi masyarakat dan kurangnya penerimaan masyarakat terhadap teknologi baru.

Di Indonesia, salah satu kendala utama dalam penyediaan air bersih adalah terbatasnya pasokan air. Sebagian besar PDAM beroperasi dengan mengandalkan air baku dari air sungai. Sementara sungai yang ada sudah mengalami degradasi. Kerusakan DAS, masalah antropogenik dan lemahnya perlindungan terhadap sungai menyebabkan kerusakan makin meningkat.

Pengaruh perubahan iklim global dan penggunaan lahan telah menimbulkan trend debit sungai menurun. Selama 30 tahun terakhir, debit sungai-sungai di Indonesia mengalami kecenderungan (trend) mengecil secara signifikan. Misal, rerata tahunan debit Bengawan Solo turun hingga 44,18 meter kubik per detik, Sungai Serayu berkurang 45,76 meter kubik per detik dan Cisadane 45,10 meter kubik per detik.

Sungai yang lain juga menunjukkan perubahan watak hidrologi yang makin mengkhawatirkan. Bahkan ketika musim kemarau debit aliran dasar (base flow) sangat rendah. Akibatnya timbul intrusi air laut, krisis air dan konflik dengan pengguna lain seperti untuk pertanian, dan sebagainya. Selain itu pencemaran sungai juga semakin tidak terkendali. Sekitar 70% PDAM di Indonesia mengalami masalah makin menurunnya kualitas air.

PDAM hanya mengambil air baku dan membayar retribusi kepada pemerintah daerah atau pengelola air lain. Kepedulian terhadap pelestarian DAS masih berkurang. Sebab, pengelolaan DAS bukan menjadi tanggung jawab utamanya. Hal ini tentu saja akan sangat berpengaruh terhadap kualitas, kuantitas , dan kontinuitas pelayanan air minum. * (Syam)